1 2 3 4 5 6

Kumpulan Putusan/Penetapan yang merupakan produk Pengadilan Agama Panyabungan. Identitas para pihak, Saksi, dan pihak yang terkait dalam kasus ini sengaja dikaburkan (anonimisasi).

Temukan jadwal persidangan berikutnya memalui komponen ini. Data jadwal persidangan selalu kami update secara berkala.

Dengan menu ini anda dapat mengetahui informasi seputar perkara yang kami proses dengan menuliskan nomor perkara beserta nama Pemohon/Penggugat atau Termohon/Tergugat.

KETUA PA PANYABUNGAN


Drs. H. ALIMUDDIN, SH.,MH.

ASMAUL HUSNA

Degarkan Ayat Quran Online

SOP

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Nomor W2-A13/265/HK.05/SK/I/2013

Tentang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Menimbang:

1. Bahwa tugas dan fungsi serta peranan Pengadilan adalah membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

2. Bahwa untuk membantu pencari keadilan sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, pelayanan menjadi unsur yang sangat penting;

3. Bahwa sehubungan dengan hal di atas perlu dibuat ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan bagi pencari keadilan di Pengadilan Agama Panyabungan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu keputusan tentang standar operasional prosedur;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaia Sengketa;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

8. S. 1927-227 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R. Bg.);

9. S. 1847-52 jo. 1849-63 Reglemen Acara Perdata Reglement op de Rechtsvordering (Rv.);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahu2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KEPUTUSAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN

PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan di Pengadilan.

2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Panyabungan.

3. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan.

4. Para Pihak adalah pencari keadilan yang terdiri dari Penggugat/ Pemohon/Pelawan dan Tergugat/Termohon/Terlawan.

5. Majelis Hakim adalah hakim-hakim yang ditetapkan Ketua Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara.

6. Panitera sidang adalah jabatan fungsional yang bertugas mendampingi Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara dan mencatat segala hal ihwal dalam persidangan.

7. Jurusita/Jurusita Pengganti adalah jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan perintah dalam penanganan perkara.

8. Penetapan Majelis Hakim (PMH) adalah Keputusan Ketua Pengadilan terhadap hakim-hakim yang akan menangani suatu perkara di Pengadilan.

9. Penetapan Hari Sidang (PHS) adalah penentuan hari, tanggal dan waktu sidang yang ditetapkan Hakim Ketua Majelis.

10. Panggilan adalah pemberitahuan yang disampaikan Jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak yang berkaitan dengan proses perkara.

11. Minutasi adalah pengaslian berkas perkara yang sudah diputus.

12. Arsip terdiri dari arsip aktif dan arsip tidak aktif.

13. Pengarsipan adalah penyimpanan berkas perkara yang tidak aktif dalam ruang arsip perkara.

14. Bank adalah Bank BRI. Cabang Panyabungan.

15. Penyitaan adalah tindakan menempatkan objek terperkara berada dalam penjagaan.

16. Eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengannya.

17. Teknologi Informasi adalah tehnik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

BAB II

PENERIMAAN PERKARA

Pasal 2

(1) Prosedur penerimaan perkara dilakukan berdasarkan sistem meja.

(2) Penerimaan perkara dilakukan oleh Petugas Meja I.

(3) Pihak berperkara datang ke Pengadilan dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

(4) Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 rangkap atau lebih sesuai dengan jumlah Tergugat.

(5) Petugas Meja I dalam menerima perkara harus memperhatikan kelengkapan persyaratan perkara yang diajukan.

(6) Petugas Meja I dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

(7) Besarnya panjar biaya perkara adalah berdasarkan Surat Keputusan panjar biaya perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan.

(8) Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM.

(9) Pihak berperkara menyerahkan kepada Pemegang kas (Kasir) surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM serta membayar panjar biaya perkara yang besarnya sesuai dengan yang tertera dalam SKUM.

(10) Pihak berperkara menyetorkan panjar biaya perkara kepada Bank BRI. Cabang Panyabungan

(11) Pemegang kas (Kasir) menandatangani SKUM, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan tersebut Pemegang kas menyerahkan tindasan pertama SKUM yang telah dicap lunas dan satu surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada Penggugat/ Pemohon.

(12) Pelayanan penerimaan perkara dilakukan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh menit).

Pasal 3

Bagi pihak yang tidak dapat membaca dan/atau menulis, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan membuat catatan gugatan/ permohonan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 4

BERPEKARA TANPA BIAYA (PRODEO)

(1) Permohonan izin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) atau dengan biaya tarip yang dikurangi sekaligus diajukan bersamaan dengan gugatan atau permohonan;

(2) Petugas Meja I membuat SKUM panjar biaya perkara dengan nilai nominal Nihil atau dengan biaya tarip yang dikurangi sesuai dengan jumlah biaya yang ditetapkan.

(3) Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM.

(4) Penerimaan dan pengeluaran, meskipun nihil atau dengan biaya tarip yang dikurangi harus tetap dicatat ke dalam jurnal keuangan perkara.

(5) Pemegang kas (Kasir) menandatangani SKUM, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan tersebut Pemegang kas menyerahkan tindasan pertama SKUM yang telah dicap lunasdan satu surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak berperkara.

(6) Keadaan tidak mampu para pihak harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan atau Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat.

(7) Apabila permohonan dikabulkan, maka Hakim Ketua Majelis membuat putusan sela tentang izin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) atau dengan biaya tarip yang dikurangi.

(8) Para pihak yang beracara secara cuma-cuma (prodeo) atau dengan biaya tarip yang dikurangi mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa dibeda-bedakan.

(9) Apabila permohonan beracara secara cuma-cuma (prodeo) atau dengan biaya tarip yang dikurangi ditolak, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan setelah Pemohon/Penggugat membayar panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (7).

Pasal 5

(1) Petugas Meja II mencatat data perkara yang telah diberi nomor register ke dalam BukuInduk Register Perkara.

(2) Data tentang jalannya persidangan dicatat dalam Buku Induk Register Perkara.

(3) Pencatatan dalam Buku Induk Register Perkara dilakukan pada hari yang bersangkutan.

BAB III

PENETAPAN MAJELIS HAKIM

Pasal 6

(1) Setelah perkara didaftarkan Ketua Pengadilan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH.).

(2) Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus terdiri dari tiga orang kecuali undang-undang menentukan lain.

(3) Apabila Ketua Pengadilan berhalangan untuk melakukan hal itu, maka ia dapat melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagiannya kepada Wakil Ketua Pengadilan.

(4) Apabila Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan berhalangan untuk melakukan hal itu, maka ia dapat melimpahkan tugas tersebut kepada Hakim yang paling senior di Pengadilan Agama Panyabungan.

(5) Penetapan Majelis Hakim dicatat oleh petugas Meja II dalam Buku Register Induk Perkara.

BAB IV

PENUGASAN PANITERA SIDANG DAN JURUSITA/

JURUSITA PENGGANTI

Pasal 7

(1) Penugasan Panitera sidang untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara dibuat oleh Panitera selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perkara didaftar.

(2) Panitera sidang membantu Majelis Hakim dalam persidangan.

(3) Panitera sidang harus melaporkan hari sidang pertama, penundaan sidang beserta alasannya dan perkara putus kepada petugas Meja II dengan menggunakan lembaran instrumen.

(4) Penugasan Panitera sidang dicatat oleh petugas Meja II dalam Buku Register Induk Perkara.

Pasal 8

(1) Panitera menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara.

(2) Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan para pihak dimulai jam 08.30 wib.

(3) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak selambat-lambatnya 2 hari setelah PHS. atau 1 hari setelah penundaan sidang.

Pasal 9

PENETAPAN HARI SIDANG

(1) Hakim Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS.) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Penetapan Majelis Hakim (PMH.).

(2) Dalam menetapkan hari sidang, Hakim Ketua Majelis harus memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.

(3) Dalam perkara yang dimintakan sita jaminan, maka Hakim Ketua Majelis dalam PHS harus menjawab permohonan sita yang diajukan Penggugat/Pemohon.

(4) Pemeriksaan perkara dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran perkara, kecuali perkara yang Tergugat/ Termohonnya tidak diketahui tempat tinggalnya atau perkara yang pihaknya berada di luar yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Medan atau di luar negeri.

BAB V

PEMANGGILAN PARA PIHAK

Pasal 10

(1) Pemanggilan para pihak yang berdomisili di yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti di tempat yang dipanggil dengan jarak pemanggilan dan hari sidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari untuk perkara perceraian dan 3 (tiga) hari kerja untuk perkara selainnya.

(2) Apabila yang dipanggil tidak berada di tempat tinggalnya, maka surat panggilan disampaikan kepada Lurah/Kepada Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima serta diberi cap (stempel) untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

(3) Surat panggilan kepada Tergugat/Termohon untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan atau permohonan.

(4) Surat panggilan yang kedua harus ditulis pemberitahuhan Tergugat/ Termohon dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan dalam sidang.

(5) Pemanggilan pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan didelegasikan kepada Pengadilan Agama tempat domisili para pihak.

(6) Pemanggilan pihak yang berada di luar negeri harus dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar/Konsul Republik Indonesiadi Negara yang bersangkutan.

(7) Pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara selain perceraian dilaksanakan melalui Kantor Bupati Mandailing Natal dan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mandailing Natal.

(8) Pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara perceraian dilaksanakan melalui Radio Yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak dua kali, jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan.

(9) Apabila dalam persidangan pertama perkara belum putus, maka dalam persidangan berikutnya Tergugat/Termohon dipanggil melalui Kantor Bupati Mandailing Natal dan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mandailing Natal jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurang 14 hari.

(10) Jangka waktu satu bulan yang dimaksudkan apabila tidak dimulai dari tanggal 1 bulan berjalan adalah 30 hari.

(11) Pemanggilan terhadap orang yang telah meninggal dunia disampaikan kepada ahli warisnya dengan cara :

a. Jika ahli waris yang bersangkutan dikenal, panggilan disampaikan kepada ahli waris tanpa menyebutkan nama dan alamat ahli waris satu per satu.

b. Jika ahli waris dimaksud tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa di tempat tinggal terakhir Pewaris untuk diteruskan kepada ahli waris;

c. Jika Lurah/Kepala Desa tidak mengetahui dan tidak mengenal ahli waris, panggilan dikembalikan kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa yang menerangkan tidak diketahui dan tidak dikenal untuk dapat ditempuh dengan panggilan umum.

(12) Pemanggilan yang tidak sah disebabkan kesalahan Jurusita/Jurusita Pengganti, maka Jurusita/Jurusita Pengganti yang bersangkutan dihukum untuk memanggil kembali tanpa diberikan biaya panggilan;

Pasal 11

(1) Panggilan, penempelan panggilan, pengumuman atau pendelegasian pemanggilan dilakukan atau dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah Penetapan Hari Sidang atau penundaan siding.

(2) Untuk kepentingan mendesak dan atas surat perintah khusus Ketua Pengadilan, pemanggilan dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum hari siding.

(3) Juru Sita/Juru Sita Pengganti menyerahkan Relaas Panggilan kepada Hakim Ketua Majelis atau Panitera Pengganti yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang dibuka.

BAB VI

PENGESAHAN PERKAWINAN (ISBAT NIKAH)

Pasal 12

(1) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat volumtair, produknya berupa penetapan.

(2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontentius dengan mendudukan isteri atau suami sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan.

(3) Proses pemeriksaan dalam ayat (2) diketahui suami masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara.

(4) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon.

(5) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair.

(6) Hakim Ketua Majelis setelah menerima PMH., membuat PHS. sekaligus memerintahkan JS/JSP untuk mengumumkan permohonan isbat nikah yang diajukan secara voluntair melalui Radio yang ada di Panyabungan dengan jarak pengumuman dengan pemanggilan para pihak sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan jarak pemanggilan para pihak dengan hari sidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumunan.

Pasal 13

PELAKSANAAN SIDANG PERTAMA

(1) Jika pihak-pihak yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan, maka sidang dilangsungkan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pendaftaran perkara.

(2) Jika terdapat pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan, tetapi dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan, maka sidang dilangsungkan selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah pendaftaran perkara.

(3) Jika terdapat pihak yang berdomisili di luar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan, maka sidang dilangsungkan 1 (satu) bulan selambat-lambatnya setelah pendaftaran perkara.

(4) Jika terdapat pihak yang berdomisili di luar negeri, maka sidang dilangsungkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah pendaftaran perkara.

(5) Jika terdapat pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara selain perceraian, maka sidang dilangsungkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak diumumkan melalui Kantor Bupati Mandailing Natal dan ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan.

(6) Jika terdapat pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara perceraian, maka sidang dilangsungkan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan setelah tanggal pengumuman pertama atau 3 (tiga) bulan setelah pengumuman kedua.

BAB VII

PENYITAAN

Pasal 14

(1) Permohonan sita jaminan berdasarkan dapat diajukan bersama-sama dengan surat gugatan atau dilakukan secara terpisah dari pokok perkara sebelum perkara diputus atau dalam masa upaya hukum.

(2) Apabila sita dilaksanakan, maka diumumkan pendaftarannya di kantor pendaftaran yang tersedia untuk itu menurut peraturan perundang-undangan. Kalau barang yang disita tanah yang bersertifikat, salinan berita acara didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah, kalau kapal didaftarkan di Kantor Syahbandar, kalau barang jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila tanah yang disita belum bersertifikat, salinan berita acara sita didaftarkan di Kantor Kepala Desa dalam buku letter C, kalau kenderaan bermotor didaftarkan di Kantor Samsat dengan menyebutkan jam, hari, bulan dan tahun pendaftaran.

(3) JS/JSP mengumumkan berita acara sita untuk mendukung keabsahan dan kekuatan mengikat sita kepada pihak ketiga.

(4) Dilarang menyita barang agunan atau barang yang dijadikan jaminan hutang.

BAB VIII

PERSIDANGAN

Pasal 15

(1) Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang akan disidangkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sidang perkara yang bersangkutan pada papan daftar persidangan dan 3 (tiga) hari sebelum hari sidang melalui website Pengadilan Agama Panyabungan.

(2) Persidangan dilaksanakan dari senin sampai hari kamis, dimulai pukul 09.00 wib.

(3) Dalam keadaan tertentu sidang dapat dilakukan pada hari Jumat.

(4) Urutan persidangan dilakukan sesuai urutan daftar kehadiran para pihak.

(5) Apabila kedua pihak hadir, penundaan persidangan dilaksanakan selambat-lambat 2 (dua) minggu dari persidangan sebelumnya.

(6) Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka penundaan persidangan dilaksanakan sesuai domisili pihak yang tidak hadir.

Pasal 16

(1) Apabila para pihak hadir pada sidang pertama Pengadilan mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dalam perkara contentiosa.

(2) Mekanisme dan tata cara mediasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(3) Hakim Ketua Majelis menetapkan atau menunjuk mediator bagi semua perkara untuk mediasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari.

(4) Jangka waktu mediasi maksimal 40 (empat puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 17

(1) Terhadap obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak yang tidak jelas letak, luas, batas-batas dan ukuran, maka untuk mendapatkan kejelasan Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat (discente).

(2) Atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah/objek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 18

(1) Proses berperkara di Pengadilan Agama Panyabungan berlangsung selambat-lambatnya 6 (enam) bulan termasuk minutasi, terhitung sejak tanggal pendaftaran perkara.

(2) Hakim Ketua Majelis melalui Ketua Pengadilan melaporkan perkara yang diperiksa lebih dari 6 (enam) bulan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB IX

BERITA ACARA PERSIDANGAN DAN PUTUSAN

Pasal 19

(1) Panitera Sidang yang mengikuti persidangan wajib membuat berita acara sidang.

(2) Berita acara sidang diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis paling lama 2 (dua) hari setelah persidangan perkara yang bersangkutan.

(3) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Sidang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum sidang berikutnya.

(4) Hakim Ketua Majelis bertanggung jawab atas kebenaran berita acara sidang.

Pasal 20

(1) Salinan putusan harus disampaikan kepada para pihak selambat lambatnya14 hari setelah dibacakan putusan.

(2) Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan Pemberitahuan Isi Putusan kepada pihak yang tidak hadir.

(3) Relaas Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir atau ditempelkan atau didelegasikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah perkara diputus.

(4) Relaas Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada Petugas Meja III untuk pencatatan tanggal putusan berkekuatan hukum tetap paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberitahuan;

BAB X

SIDANG PENYAKSIAN IKRAR TALAK

Pasal 21

(1) Terhadap perkara cerai talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Ketua Majelis menetapkan hari persidangan penyaksian ikrar talak.

(2) Penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

(3) Sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan setelah Pemohon dan Termohon dipanggil secara resmi dan patut.

(4) Jika Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka Hakim Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan Pemohon melapor ke Pengadilan dan memohon untuk dibuka sidang penyaksian Ikrar Talak;

(5) Putusan izin ikrar talak yang tidak diikrarkan melebihi 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak, maka kekuatan putusan tersebut gugur dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

(6) Penetapan gugur tersebut pada Ayat (5) di atas dilakukan oleh Ketua Pengadilan.

BAB XI

MINUTASI PERKARA

Pasal 22

(1) Minutasi perkara dilaksanakan oleh Panitera Sidang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perkara diputus.

(2) Perkara yang sudah selesai diminutasi, tetapi belum berkekuatan hukum tetap atau dalam proses ikrar talak diserahkan kepada panitera muda.

(3) Perkara yang sudah selesai diminutasi dan telah berkekuatan hukum tetap diserahkan kepada Meja III paling lambat 2 (dua) hari setelah minutasi.

BAB XII

PENERBITAN AKTA CERAI

Pasal 23

(1) Pada perkara cerai talak, akta cerai diterbitkan setelah sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan.

(2) Pada perkara cerai gugat, akta cerai diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

BAB XIII

PENGARSIPAN

Pasal 24

(1) Arsip aktif dikelola atau disimpan oleh Panitera Muda Gugatan atau Permohonan dalam box tersendiri;

(2) Panitera Muda Gugatan atau Permohonan menyerahkan arsip tidak aktif kepada Petugas Meja III paling lama 2 (dua) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau 1 (satu) minggu setelah sidang penyaksian ikrar talak.

BAB XIV

UPAYA HUKUM

Pasal 25

(1) Penerimaan perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali dilakukan oleh Petugas Meja I.

(2) Pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi Agama:

a. Pihak yang berdomisili di yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding didaftarkan.

b. Jika para pihak atau salah satu pihak berdomisili di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan, maka dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut.

c. Memori banding diberitahukan/didelegasikan untuk diberitahukan kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak memori banding diterima Meja I.

(3) Pengiriman berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung:

a. Bagi para pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif pengadilan, maka pengiriman berkas dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah pernyataan Kasasi;

b. Jika para pihak atau salah satu pihak berdomisili diluar wilayah kompetensi relative pengadilan, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya;

BAB XV

EKSEKUSI

Pasal 26

(1) Eksekusi Pengadilan dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

(2) Pengadilan melaksanakan eksekusi apabila pihak-pihak tidak melaksanakan putusan secara suka rela setelah pengadilan memberikan peringatan (Aanmaning) dengan tenggang waktu maksimal 8 (delapan) hari.

BAB XVI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 27

Pengadilan melakukan Pengembangan Teknologi Informasi dalam bentuk:

(1) Pengelolaan administrasi perkara sejak penerimaan perkara sampai penyelesaiannya.

(2) Pengembangan website.

(3) Pengembangan layanan informasi digital dengan menggunakan electronic mail, short message service (SMS), layar sentuh (touch screen), layar digital (digital screen) dan sarana informasi digital lainnya;

(4) Dokumentasi audio proses persidangan.

(5) Penerjemahan dokumen.

Pasal 28

Pengembangan teknologi informasi di Pengadilan sedapat mungkin dilakukan secara terintegrasi, terotomatisasi dan multi guna (multi-user) sesuai dengan klasifikasi lingkup kerja. Jika tidak memungkinkan, maka dengan prinsip pengguna individual (stand alone).

Pasal 29

(1) Seluruh data perkara dimasukkan dalam sistem teknologi informasi oleh petugas yang telah ditunjuk.

(2) Pengadilan memberikan peluang kepada pencari keadilan dan/atau masyarakat untuk mengakses data perkara maupun putusan/penetapan melalui media informasi yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVII

UNIT PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

Pasal 30

(1) Pengadilan menyediakan unit pelayanan informasi bagi pencari keadilan dan/atau pihakpihak lainnya yang membutuhkan informasi pengadilan.

(2) Mekanisme dan tata cara kerja unit pelayanan informasi diatur oleh Ketua Pengadilan.

(3) Khusus untuk kepentingan informasi publik melalui media massa, Pengadilan menyediakan unit kehumasan yang bertindak selaku juru bicara Pengadilan.

(4) Tata cara kerja unit kehumasan diatur oleh Ketua Pengadilan

BAB XVIII

LAIN-LAIN

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pengadilan

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 1 Januari 2013.
Ketua Pengadilan Agama Panyabungan,

 

Dto


Drs. H. Alimuddin, SH.,MH

WAKIL KETUA


BUKHARI, SH

Form Pengaduan Online

Jam Saat Ini







Aparatur Pengadilan

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Pustaka

 

Tamu Online

We have 4 guests online

Pendapat Anda

Bagaimana Pelayanan Kami?

Tanggal hari ini

Majalah Digital Peradilan Agama

130 Tahun Peradilan Agama